KPU Yakinkan Logistik Siap H-1

JAKARTA, KOMPAS.com — Walaupun kesiapan logistik masih menjadi masalah di sejumlah daerah, anggota kpu, Abdul Aziz, meyakinkan bahwa logistik pemilu akan tiba di TPS pada H-1 atau 8 April.

”Tidak akan ada daerah yang menyelenggarakan pemungutan suara tidak serentak karena alasan logistik terlambat,” kata Abdul Aziz, Minggu (5/9).

Menurutnya, pengiriman logistik untuk enam kabupaten di Provinsi Papua Barat yang sedianya ditangani TNI akhirnya dilakukan KPU dan pemerintah daerah. ”Nota kesepahaman (MOU) dengan TNI adalah salah satu bentuk contingency plan dan TNI tetap komit, kalau menjelang hari H ada kesulitan TNI akan siap sedia,” tutur Aziz.

Mengenai kemungkinan penghitungan suara di TPS oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berlangsung melewati batas waktu sehari, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan, KPPS tetap harus merampungkan penghitungan suara pada 9 April. Oleh karena itu, KPU mengimbau KPPS untuk mendahulukan penghitungan suara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta merekapitulasi suara setelahnya.

Sejumlah masalah

Di Subang, Jawa Barat, hingga empat hari menjelang pemungutan suara, KPU Kabupaten Subang, Jawa Barat, kekurangan 20.000 lembar formulir C4 untuk undangan serta puluhan lembar formulir C2 untuk rekapitulasi penghitungan suara. Proses distribusi surat undangan pemungutan suara untuk 40.000 pemilih dikhawatirkan terganggu.

Ketua KPU Subang Kaka Suminta, Minggu (5/4), mengatakan, pihaknya berupaya meminta kekurangan sejumlah formulir ke percetakan melalui KPU pusat. Jika mendesak, formulir C4 akan difotokopi oleh setiap KPPS sesuai dengan jumlah kekurangan masing-masing.

Di Bandung, calon anggota legislatif dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) untuk DPRD Kota Bandung, Maman Nurjaman Hidayat, meminta agar KPU Bandung mengganti surat suara untuk DPRD Kota Bandung Daerah Pemilihan II. Hal itu karena nomor urut dia tidak sesuai dengan yang disosialisasikan.

Adapun di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto meminta kepada seluruh jajaran pemerintah daerah agar mendukung penuh Pemilu Legislatif 2009 pada 9 April. Daerah-daerah yang masuk kategori paling rawan dan banyak tantangan, terutama karena letak geografisnya, seperti Papua dan Kalimantan Tengah, terus dipantau secara khusus oleh Menteri Dalam Negeri.

(WIE/HLN/MKN/ MHF/INA/SON)